Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan media internasional. Reuters dan The Guardian mengabarkan ironi di balik program ambisius dengan anggaran ratusan triliun justru malah membahayakan kesehatan anak-anak Indonesia. Hingga pertengahan September 2025, tercatat sebanyak 6,452 siswa di 17 provinsi keracunan usai mengonsumsi MBG (data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI)).
Insiden ini tersebut menjadi pertanyaan sejauh mana program MBG dijalankan dengan standar keamanan pangan, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, dan apakah program ini efektif untuk menjamin gizi anak?
Kronologi & Persebaran Kasus
Program MBG resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi dengan target penerima manfaat sekitar 82 juta mencakup siswa PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui (Menpan.go.id, 06/01/2025). Pemerintah menyiapkan alokasi awal Rp 71 triliun dari APBN 2025, yang akan meningkat hingga Rp 335 triliun pada tahun berikutnya.
Tapi, implementasi program sejak awal menuai masalah. Hanya sepuluh hari setelah peluncuran, pada 16 Januari 2025, puluhan siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami mual dan muntah (Tempo.co, 16/01/2025). Kasus serupa terjadi berbagai daerah, termasuk Garut dan Bandung Barat di Jawa Barat. Para guru melaporkan adanya sayuran basi dan lauk beraroma asam dalam paket makanan yang diterima siswa (Media Indonesia, 20/08/2025).
Puncak kasus terjadi di bulan Agustus-September 2025, ketika siswa dari berbagai kabupaten di 17 provinsi mengalami keracunan. Beberapa daerah, termasuk Jawa Barat dan DIY, bahkan menetapkan stasus Kejadian Luar Biasa (KLB) karena jumlah korban signifikan.
Data, Fakta dan Kritik MBG
Data dan Temuan Lapangan
Seiring meluasnya kasus keracunan, sejumlalh data resmi menunjukan persoalan serius dalam program MBG. Menurut laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). hingga 19 September 2025 tercatat 5.625 kasus keracunan yang tersebar 17 provinsi (Audiensi Komisi IX DPR RI, 19/09/2025). Angka tertingi berasal dari Jawa Barat sebanyak 2.051 kasus, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta 905 kasus, serta Jawa Tengah 468 kasus. CISDI menekankan bahwa data ini dikompilasi dari pemantauan lapangan dan media.
Dari sisi anggaran, Kemenkeu mencatat bahwa serapan dana MBG baru mencapai Rp 13,2 triliun atau sektiar 18% dari total Rp 71 triliun yang dialokasikan (Tirto.id, 08/09/2025). Lambatnya penyerapan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas distribusi anggaran yang jumlahnya sangat besar.
Masalah kualitas dapur penyedia makanan juga mencolok. Dari total 8.583 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 34 unit yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan (Liputan6.com, 22/09/2025). Artinya, mayoritas penyedia masih beroperasi tanpa standar resmi keamanan pangan.
Dalam audiensi Komisi IX DPR RI bersama Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), CISDI, dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 19 September 2025, sejumlah temuan lapangan diantaranya:
- Survei terhadap 1.624 siswa di 12 provinsi menunjukkan 35% responden tidak menghabiskan makanan MBG karena basi atau berbau.
- Sebanyak 583 siswa mengaku pernah menerima makanan basi atau rusak, sebagian tetap mengonsumsinya karena takut dianggap menyia-nyiakan bantuan.
- Testimoni lain menyebut makanan MBG pernah berisi kecoa, ulat, lauk gosong berwarna hitam, hingga buah berbau menyengat.
- Hingga kini, mekanisme pemulihan hak korban keracunan tidak jelas, baik berupa kompensasi maupun tindak lanjut medis.
Data ini memperlihatkan bahwa persoalan MBG tidak hanya sebatas insiden keracunan, tetapi juga menyangkut kualitas pengawasan, efektivitas, hingga perlindungan siswa.
Kritik Implementasi MBG
Dalam audiensi Komisi IX DPR RI pada 19 September 2025, perwakilan GKIA Tan Shot Yen menguraikan sejumlah kelemahan implementasi MBG, mulai dari menu ultra-proses hingga lemahnya tata kelola. Ia memaparkan sejumlah catatan diantaranya:
- Produk bermasalah
Menu MBG kerap berupa makanan/minuman ultra-proses dengan kandungan tinggi gula, garam, dan lemak. Hal ini berisiko mengganggu praktik pemberian ASI hingga usia dua tahun serta meningkatkan potensi penyakit tidak menular di masa depan. - Keamanan pangan buruk
Kasus keracunan yang sudah tercatat mencapai 5.625 siswa di 17 provinsi mencerminkan lemahnya kontrol kualitas. Temuan makanan basi, berbau, hingga bercampur kecoa dan ulat memperburuk situasi. Hingga kini, tidak ada mekanisme pemulihan anak yang keracunan. - Tata kelola lemah
Koordinasi lintas sektor minim, mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Tidak ada supervisi, monitoring, maupun evaluasi yang jelas. Tan juga menyoroti surat dari Dirjen Kemenkes ke Badan Gizi Nasional yang tidak ditanggapi. - Pendekatan seremonial
Uji coba program dinilai bersifat simbolik, bukan berbasis simulasi teknis atau manajemen bahan makanan. Fokus lebih pada distribusi dan promosi ketimbang kualitas dan keamanan pangan. - Dampak sosial negatif
Masyarakat mulai khawatir menerima MBG karena risiko keracunan. Anak-anak sering tidak menghabiskan makanan, sehingga menimbulkan pemborosan. Bahkan, sempat viral testimoni siswa yang mengaku diancam dapur penyedia karena melaporkan kualitas makanan buruk.
Menurut Tan, kelemahan ini memperlihatkan perlunya evaluasi menyeluruh, bukan sekedar perbaikan teknis.“Program MBG harus benar-benar berpihak pada kesehatan anak, bukan sekadar proyek distribusi makanan,” tegasnya.
Usulan Kebijakan
- Desentralisasi pengelolaan
Usulan ini datang dari Komisi IX DPR RI dan beberapa pengamat pendidikan, menyarankan agar MBG tidak sepenuhnya dipusatkan pada penyedia skala besar, melainkan dikelola langsung oleh sekolah atau pemerintah daerah. Skema ini dianggap lebih dekat dengan penerima manfaat sehingga pengawasan bisa lebih ketat, sekaligus memberdayakan penyedia lokal (Audiensi Komisi IX DPR RI, 19/09/2025). - Alih skema bantuan
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengusulkan agar bantuan MBG diubah menjadi bantuan bahan pangan mentah atau voucher gizi. Skema ini dapat memperpendek rantai distribusi, mendorong pemanfaatan pangan lokal, dan mengurangi risiko keracunan (Audiensi Komisi IX DPR RI, 19/09/2025). - Standarisasi dan transparansi
Usulan ini datang dari pakar gizi dan kesehatan, termasuk Tan Shot Yen (GKIA), yang menekankan agar seluruh dapur penyedia MBG memiliki SLHS dari Kemenkes. Selain itu, pemerintah diharapkan mempublikasikan data kualitas makanan secara berkala dan menjamin perlindungan bagi pelapor siswa, guru, maupun orang tua agar berani menyampaikan bukti jika ada penyimpangan (Liputan6.com, 22/09/2025).
Kasus keracunan MBG menjadi peringatan keras bahwa program makan gratis berskala nasional tidak cukup hanya dengan alokasi anggaran besar. Standar keamanan pangan, tata kelola lintas sektor, dan transparansi publik harus menjadi fondasi utama.
Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan baik dari sisi kebijakan, teknis distribusi, hingga pengawasan. Hanya dengan langkah itu, tujuan mulia MBG untuk meningkatkan gizi anak bisa tercapai.
Baca juga: Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke Himbara , Pasar Saham Berangsur Pulih Meski Penuh Risiko
