Sabtu, 16 Mei 2026. Prabowo Subianto berdiri di hadapan warga Nganjuk, Jawa Timur, meresmikan Museum Ibu Marsinah. Di luar sana, kurs rupiah sedang mencatat sejarah yang tidak ingin kita kenang Rp17.600 per dolar, angka terburuk sejak krisis moneter 1998. Di dalam ruangan itu, Presiden memilih untuk menenangkan keadaan dengan satu kalimat yang terdengar sangat membumi:
“Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, ya kan?”
Tepuk tangan pecah. Kalimat itu viral dalam hitungan jam.
Dan memang begitulah cara retorika bekerja dengan sempurna sederhana, emosional, mudah dibagikan. Seperti seorang penyuluh pertanian yang bilang kepada petani “tanah kamu subur kok” sambil tidak menyebut bahwa benih yang akan ditanam bergantung pada impor. Secara harfiah tidak salah, tapi ada hal yang didiamkan.
Benar Secara Teknis, Keliru Secara Struktural
Kita akui dulu: Prabowo tidak sepenuhnya salah. Petani di Nganjuk memang tidak membayar pupuk pakai dolar. Nelayan tidak menawar solar pakai dolar. Ibu rumah tangga tidak membeli tempe atau mi instan pakai dolar. Transaksi sehari-hari di desa memang menggunakan rupiah.
Tapi pertanyaan yang lebih jujur bukan soal mata uang apa yang ada di dompet rakyat desa. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah harga barang yang mereka bayar setiap hari benar-benar bebas dari pengaruh dolar?
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, merespons dengan cara yang jarang dilakukan seorang ekonom kepada seorang presiden: “Itu Prabowo kayaknya perlu dibriefing soal ekonomi 101 ya.” (JawaPos.com, 16/05/2026). Keras, tapi bukan tanpa dasar.
Indonesia bukan pulau terpencil yang berdiri di luar sistem ekonomi global. BPS mencatat nilai impor Indonesia pada Januari hingga Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dolar, naik 10,05 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku dan penolong saja menyentuh 43,17 miliar dolar. Neraca migas defisit 5,08 miliar dolar. Angka-angka itu tidak tinggal di pelabuhan ia merambat, pelan tapi pasti, sampai ke warung di ujung gang desa.
Dolar yang Tidak Kelihatan tapi Terasa
Harga BBM dan energi mengikuti harga minyak dunia yang diperdagangkan dalam dolar ongkos transportasi ikut naik, harga sembako terdorong. Pupuk urea dan NPK yang dipakai petani bahan bakunya impor, harganya mengikuti kurs, biaya tanam naik dan margin keuntungan turun. Kedelai untuk tahu dan tempe diimpor. Ketika rupiah melemah, perajin tahu-tempe di desa membeli kedelai dengan harga lebih mahal tapi tidak sanggup menaikkan harga jual. Selisihnya dimakan sendiri.
Dari sisi alat dan barang rumah tangga pun serupa mesin pompa, sparepart motor, bahkan obat-obatan generik di fasilitas kesehatan desa banyak komponen dan bahan baku aktifnya datang dari luar negeri, dibayar menggunakan dolar.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy, menyebut ini dengan gamblang:
“Perajin tahu-tempe yang ada di desa-desa, dia jadi membeli kedelai dengan harga mahal dan tidak bisa menjual harga tahunya lebih mahal lagi. Itu pengaruh juga terhadap orang-orang desa, orang-orang kecil.” (JawaPos.com, 17/05/2026)
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyebutnya dengan tepat: “Dalam ekonomi modern, dampak kurs bekerja lewat rantai pasok, bukan lewat apakah seseorang memegang dolar atau tidak.” (Kontan, 17/05/2026).
Untuk rumah tangga desa dengan pengeluaran Rp2 hingga 3 juta per bulan, depresiasi rupiah 10 persen bisa menggerus daya beli riil sekitar 3 hingga 5 persen dalam beberapa bulan. Tiga hingga lima persen terdengar kecil di atas kertas. Tapi bagi keluarga yang hidupnya pas-pasan, itu bisa berarti porsi makan yang dikurangi, atau anak yang tidak jadi berangkat sekolah.
Desa yang Terlalu Indah dalam Narasi Itu
Ada yang lebih perlu dicermati dari sekadar kekeliruan ekonomi dalam kalimat itu.
Narasi “rakyat desa tidak pakai dolar” sedang membangun sebuah gambaran yang terlalu nyaman: bahwa desa adalah ruang yang steril dari gejolak kapitalisme global, bahwa petani dan nelayan hidup dalam ekonomi yang terpisah dari pasar dunia. Gambaran itu indah, tapi ia lebih mirip lukisan daripada peta.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa Engel’s Law berlaku di sini semakin rendah pendapatan rumah tangga, semakin besar proporsi pengeluarannya untuk pangan dan energi, dan dua komponen itulah yang paling sensitif terhadap pelemahan kurs. “Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru,” tegasnya (CNNIndonesia.com, 17/05/2026).
Artinya, bukan orang kota yang sering ke luar negeri yang paling rentan justru rakyat desa yang seluruh pendapatannya habis untuk makan dan bahan bakar.
Ada ironi yang cukup besar di sini. Pernyataan yang seolah membela rakyat desa justru mengabaikan kerumitan hidup mereka. Dan jika pemerintah percaya petani tidak terdampak depresiasi rupiah, untuk apa memperkuat subsidi pupuk yang efektif? Untuk apa serius menstabilkan harga pangan? Untuk apa membangun ketahanan ekonomi desa secara struktural?
Kekeliruan analitis di level ini bukan sekadar soal pilihan kata ia bisa menentukan arah kebijakan.
Petani di desa mungkin tidak memantau kurs rupiah setiap pagi. Tapi ia tahu ketika harga pupuk naik. Nelayan mungkin tidak membaca berita pasar valas. Tapi ia tahu ketika solar dan suku cadang perahunya makin mahal. Ibu rumah tangga mungkin tidak mengenal istilah depresiasi. Tapi ia tahu ketika ukuran tempe di warung mengecil tanpa harganya ikut turun.
Mereka tidak butuh dolar untuk merasakan dampak dolar. Mereka cukup hidup di desa.
Pernyataan “rakyat desa engga pakai dolar” secara teknis benar. Seperti bilang “banjir tidak membasahi ikan”, tapi tidak menjawab apa-apa. Sebab pertanyaan sesungguhnya bukan soal siapa yang memegang dolar. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa yang paling tidak punya pelindung ketika rupiah terpuruk.
Dan jawabannya?
Baca juga: Kambing Hitam Ucapan Bakom: Remote Control Istana?
